Setjen DPR menilai tidak benar adanya anggaran untuk isi pulsa anggota dewan, namun yang ada yaitu biaya langganan pulsa untuk sms gateway sebesar Rp. 96 juta pertahun. "Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa seperti yang disampaikan oleh LSM Fitra, anggaran sebesar Rp 96 juta tersebut diperuntukkan untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan kegiatan rapat-rapat Dewan,"papar Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Adil Rusli saat diminta tanggapannya soal anggaran uang isi pulsa di Gedung DPR, Rabu, (11/5).

Menurutnya, anggaran sms gateway dibiayai dari anggaran Setjen yang diperuntukkan kepada 560 orang anggota dewan. "semua itu dibiayai dari anggaran Setjen khusus buat 560 anggota dewan,"tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Pusat P3DI DPR RI Damayanti, dia mengatakan sms gateway bertujuan memberikan undangan atau informasi perihal agenda persidangan rapat-rapat DPR RI, bukan diperuntukkan untuk sms pribadi maupun anggaran pulsa. "Pemberitahuan keseluruhan mengenai kegiatan dewan dan anggaran setahun itu 96 juta, namun sampai sejauh ini dari bulan Januari-april anggaran baru terserap sebesar 15.254.458 Rupiah,"tambahnya.

Dia menambahkan, jadi untuk anggota pribadi tidak ada namanya anggaran untuk isi pulsa, semuanya diperuntukkan benar-benar untuk lembaga sifatnya, kadang-kadang memberitahu rapat bisa dengan surat, sms begitu juga diperuntukkan bagi Alat kelengkapan Dewan.  "ini sangat efektif bagi anggota dewan, karena kesibukan mereka sms ini diharapkan bisa mengingatkan bahkan sangat membantu bila ada pemberitahuan yang urgent seperti agenda rapat maupun berita duka,"paparnya.

Anggaran sms gateway, jelasnya, sudah ada dari tahun 2010 lalu, dan rencananya kedepan kita akan memberlakukan sms pengaduan masyarakat. "itu masih belum dilaunching dan segera mungkin. secara infrastruktur kita sudah siap meluncurkan fasilitas tersebut,"lanjutnya.

Biaya IT
Kepala Pusat P3DI Damayanti mengatakan, anggaran untuk BDSI sebesar Rp 10 Miliar, yang diperuntukkan untuk 32 kegiatan. "untuk pemeliharaan website yang digembor-gemborkan 9 miliar ternyata hanya 179 juta pertahun. itu ada lima kegiatan diantaranya publikasi dan pelelangan,server perawatan, jaringan, kios, ac kering dan pengadaan UPS,"paparnya.

Sementara untuk anggaran provider, paparnya, P3DI telah melakukan lelang dengan e-procurement dan muncul didalam website LPSE dengan Pagu sebesar Rp 4.3 Miliar, dan pemenangnya dengan harga 1.43 Miliar.  Untuk website DPR, tambahnya, anggarannya tidak besar karena memang semuanya dikerjakan oleh karyawan DPR. "kita anggarannya tidak besar karena semuanya gratis berikut aplikasinya. saya juga tidak mengerti kenapa jumlah itu yang muncul, bahkan yang terealisasi cuma 56 persen dari anggarannya,"tambahnya.

Berikut rincian untuk perawatan website DPR RI, yaitu sebagai berikut biaya publikasi 16 juta, perawatan server 46 juta, perawatan LCD dan jaringan sebesar 45 juta, perawatan kios 34 juta, perawatan AC kering dan UPS ruang server 30 juta.  "Kalau membuat website dan aplikasi kita buat sendiri dengan teknisi kita orang PNS. untuk server kita punya datanya sendiri di DPR tidak ada diluar DPR. perawatan AC kering dan UPS semua ada di ruang AC dan harus dirawat selama 24 jam untuk ruang server DPR,"lanjutnya.

Terkait sosialisasi email DPR RI, lanjutnya, Pusat Pengkajian Pengelolaan data dan Informasi (P3DI) akan melakukan sosialisasi kepada anggota dewan, dan segera mengirim surat pemberitahuan untuk anggota dewan. "Kita akan meremind lagi mengenai simulasi website DPR untuk internal, kedepan silahkan saja bertanya khusus jaringan kepada BDSI,"tambahnya.

Biaya Kunker

Sementara terkait statement LSM yang menyatakan anggota DPR mendapatkan anggaran Rp. 442 juta pertahun, Kabag Perjalanan Nasrullah mengatakan, setiap anggota dewan mendapatkan anggaran kunjungan kerja perorangan sebesar Rp. 54 juta setiap kali masa reses. anggaran tersebut diperuntukkan untuk 12 kali kegiatan. "Setiap anggota dewan yang reses harus memberikan laporan pertanggung jawaban biaya penyerapan aspirasi rakyat kepada Setjen, dan setiap kegiatan ada laporan rinci tiap harinya,"tambahnya.

Selain itu, setiap penyerapan aspirasi anggota dewan berikut keseluruhan kegiatannya ditandatangani atau di cap oleh instansi atau organisasi masyarakat maupun dewan pengurus cabang partai daerah yang dituju. "Begitu pulang harus menyiapkan laporannya sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan. Sementara secara politis mereka bertanggung jawab kepada Fraksinya masing-masing,"katanya.

Dia menambahkan, hasil laporannya tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban keuangan, dimana nantinyalaporan tersebut akan diperiksa oleh BPK apakah terdapat penyelewangan atau tidak.

Untuk biaya pulsa. Nasrullah menegaskan, tidak ada sama sekali anggaran uang pulsa bahkan didalam rincian breakdown dari anggaran DPR. "Anggaran yang disampaikan oleh Fitra tersebut tidak sesuai dengan DIPA 2011 DPR,"ungkapnya.(si)